Kebijakan tersebut mengundang keprihatinan dari berbagai kalangan, khususnya para PKL yang biasa mengais rezeki pada malam hari setiap Ramadhan.
Keprihatinan tersebut, juga disampaikan anggota DPRD Majalengka, M Fajar Shidik dan ia menilai aktivitas para pedagang itu tidak berdiri sendiri, melainkan ada pemicu yang mendorongnya, yakni kebutuhan.
"Kesiapan pemerintah dalam menyalurkan bantuan sebesar Rp 500 ribu itu seperti apa? Apakah mereka (PKL-red) sudah masuk di dalamnya. Ini sebenarnya yang harus jadi perhatian," ungkap Fajar, dalam keterangan tertulis yang diterima RRI, Sabtu (9/5/2020).
Karena menurut dia, ketika mereka tidak masuk, sementara kebutuhan hidup harus terpenuhi, sehingga mereka mau tidak mau tetap beraktivitas. Bagaimana pun juga, pemerintah harus bisa menjamin, lantaran mereka masuk ke dalam daftar penerima.
Namum menurut anggota DPRD Majalengka dari Fraksi Restorasi Pembangunan itu, bahwa saat ini mereka mencoba memenuhi kebutuhan hidupnya, justru malah mendapat perlakuan yang dinilai tidak adil. Padahal, dalam program bantuan sendiri, tidak ada jaminan mereka menjadi bagian di dalamnya. "Ketika ada pembubaran (pedagang), mereka jadi sasaran," ujar wakil ketua Komisi 2 DPRD Majalengka itu.
Menurut Fajar, daripada membubarkan PKL, Pemkab Majalengka sebaiknya merumuskan protokol khusus bagi mereka, sehingga masih tetap bisa menjalankan usahanya, sekaligus tetap dengan semangat memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
"Sudah banyak di daerah lain yang menerapkan itu. Bisa saja dibuat jarak dan sebagainya, yang sesuai dengan protokol. Tidak harus membuat konsep baru, tidak apa-apa menjiplak dari daerah lain juga," tutur politisi muda PPP ini. (Jaja Sumarja)
Post a Comment
Post a Comment